Ketua KPK Yakini Rangkaian Asesmen Pengalihan Status Pegawai KPK Jadi ASN

Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meyakini rangkaian asesmen pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) akan menambah kuat akar komitmen dan integ ritas setiap individu di KPK.

Ia membantah peralihan tersebut sebagai sarana untuk mengusir insan KPK, apalagi ada kepentingan pribadi maupun kelompok di balik proses tersebut.

Firli juga menegaskan sampat saat ini lembaganya tetap independen dalam melaksanakan tugas tanpa pengaruh kekuatan apa pun dan tetap semangat, tidak pernah lemah dan tidak akan pernah bisa dilemahkan oleh seseorang, kelompok, ataupun kekuatan.

KPK meyakini segenap anak bangsa yang telah bergabung dalam lembaga antirasuah selama ini akan terus menjaga amanah rakyat untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pemberantasan korupsi di mana pun tindak pidana korupsi itu terjadi.

Landasan

Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 1 Ayat (6) UU No. 19/2019 menyebut bahwa pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

Dalam Pasal 69C UU KPK disebutkan bahwa pada saat UU ini mulai berlaku (17 September 2019) pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai ASN dalam jangka waktu paling lama 2 tahun terhitung sejak UU ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 yang mengatur tentang pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN .

Disebut dalam Pasal 2 ruang lingkup pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

Adapun Pasal 4 dijelaskan bahwa pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN melalui tahapan sebagai berikut.

Melakukan penyesuaian jabatan-jabatan pada KPK saat ini menjadi jabatan-jabatan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan identifikasi jenis dan jumlah pegawai KPK saat ini, memetakan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman pegawai KPK dengan jabatan ASN yang akan diduduki, melakukan pelaksanaan pengalihan pegawai KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi PNS atau PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melakukan penetapan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, pelaksanaan pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN dengan memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja KPK.

Proses alih status juga berdasarkan Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

Disebut dalam Pasal 2 ruang lingkup pengalihan meliputi pegawai tetap dalam rumpun jabatan struktural, pegawai tetap dalam rumpun jabatan spesialis dan jabatan administrasi, dan pegawai tidak tetap.

Selanjutnya, isi Pasal 5 sebagai berikut: Pertama, pegawai KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang masih melaksanakan tugas dapat beralih menjadi PNS.

Kedua, pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan dengan syarat bersedia menjadi PNS, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah, tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan, memiliki integritas dan moralitas yang baik, memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan abatan, dan memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan.

Ketiga, syarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf a sampai dengan Huruf d dituangkan dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan komisi ini.

Keempat, selain menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), untuk memenuhi syarat Ayat (2) Huruf b dilaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara.

Kelima, pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf e dan Huruf f ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal.

Keenam, Pegawai KPK yang tidak bersedia menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf a dapat beralih menjadi PPPK dengan jabatan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dijelaskan dalam Pasal 23 perkom tersebut bahwa pertama, pegawai KPK diberhentikan sebagai ASN karena meninggal dunia, tidak lagi memenuhi syarat sebagai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan permintaan sendiri secara tertulis. Kedua, tata cara pemberhentian pegawai KPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Ant)