Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Gen Z & Melenial, Demi Menjaga Moralitas Bangsa

Andir Firliansyah.,ST.,MH

Jakarta – Sahabat Rakyat.com – Dinamika politik Nasional akhir-akhir ini sangat memprihatikan dimana cawe-cawe politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka untuk mempertahakan kekuasannya, dimulai dengan isu perpanjangan masa jabatan, isu tiga periode, dan terakhir memaksakan anak sulungnya untuk ikut kontestasi pada pemilahan Presiden dan Wakil Presiden 2014. proses majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM), telah menjadi topik panas hingga saat ini, dimana Pro dan Kotra seakan menjadi santap pagi di masyarakat, yang mana kita ketahui bersama Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan gugatan Pasal 169 huruf q Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dimaknai Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan, “Berusia paling rendah 40 tahun (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”, karena putusan tersebut dinilai cacat secara etika atau moral, kental akan Nepotisme Ketua MK Anwar Usman yang merupakan Saudara Ipar presiden Jokowi.

Etika moralitas merupakan tingkatan paling tinggi dalam piramida hukum, jika moralitas sudah dilanggar maka dikemudian hari akan menjadi prseden buruk bagi anak bangsa, khususnya Gen Z dan Melinial.
Gen Z dan Melenial akan mendominasi sebagai pemilih pada Pemilu 2024, tentu sangatlah penting bagi mereka untuk diberikan informasi dan edukasi tentang politik yang baik, guna memberikan pemahaman dan mempersempit ruang gerak ujaran kebecian, hoax, politik hitam sebagai upaya mencegah terjadinya disintergrasi moral anak bangsa.

informasi, Pedidikan dan pemahaman tentang politik yang baik harus ditanamakan sejak usia remaja terhadap generasi penerus bangsa, karena ini akan menjadi intergral dalam menciptakan politik yang sehat dan demokratis. walaupun saat ini masih jauh dari harapan. untuk intu pada pencoblosan 14 Februari 2024 Generasi Z dan Melenial harus jeli, lihat, pelajari rekam jejak para calon wakil rakyat yang akan dipilih baik tingkat Pusat, Provinsi maupun kabupaten/kota, jangan sampai salah pilih, sebab Apabila individu yang terpilih mewakili rakyat dalam parlemen 2024 mendatang bukanlah individu-individu yang unggul, tidak memiliki visi – misi merubah bangsa menjadi maka wajah politik Indonesia tetap dipenuhi oleh aktor-aktor yang rendah kualifikasi moral dan maruk maling uang rakyat.

Kita memerlukan aktor-aktor politik yang memiliki kelebihan dalam hal ilmu pengetahuan, memiliki akhlak dan moral yang baik (berbudi pekerti yang luhur), dapat diteladani, dapat menjadi sumber sosialisasi nilai-nilai kebaikan, antara ucapan atau tutur kata dengan perbuatannya tidak terdapat kesenjangan. Generasi muda yang masuk dalam kekuasaan harus membekali diri dengan nilai-nilai moralitas yang baik.

Kita sedikit memflashback Babak politik Indonesia, kalau kita klasifikasi dapat diurutkan sebagai berikut;

Pertama, kepemimpinan periode awal Indonesia (1945-1966) didominasi oleh aktivis gerakan dan ilmuwan yang merupakan hasil didikan Belanda, ada perpaduan antara aktivisme dan intelektualisme dalam memimpin bangsa, (soekarno, Syahrir, Natsir, M.Hatta, Tan Malaka, dll).

Kedua, kepemimpinan periode 1967-1998 didominasi oleh militer, teknokrat dan akademisi. Pusat kekuasaan berada dalam kendali militer dengan dukungan kuat dari para loyalis rezim untuk mendukung kepemimpinan militer, (Soeharto, A Nasution, Hamengkubuwono IX, Adam Malik dll).

Ketiga, kepemimpinan dalam kendali aktivis dan intelektual pada pemerintahan B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati. Periode ini terjadi proliferasi kekuasaan, presiden tidak lebih kuat dari lembaga lainnya.

Keempat, kepemimpinan dalam kendali para pengusaha yang melakukan transmisi ke berbagai partai politik dan kemudian mengendalikan partai. Terpilihnya Jusuf Kalla pada 2004 sebagai ketua umum
Golkar serta Surya Paloh dan Aburizal Bakri sebagai ketua Dewan Pembinan dan anggota, kemudian terpilihnya Sutrisno Bachir sebagai ketua umum PAN, dan masuknya sejumlah pengusaha di partai-partai besar (PD, PDIP, PKB, PPP, PKS dll) serta partai baru seperti Gerindra menunjukkan bahwa kendali kekuasaan berada dalam kontrol para pengusaha.

Kelima, Era dimana Demokrasi memasuki babak baru dan sedikt lebih maju dalam catatan sejarah, karna Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara langsung oleh rakyat, artinya tujuan Demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sudah mulai di implementasikan, akan tetapi Demokrasi tanpa moral akan berakhir menjadi pesakitan, dimana era kepemimpinan SBY, banyak sekali tokoh Generasi muda yg tersandung kasus KKN, cotohnya Nazarudiin, Anas Urban Ningrum, Andi Malarangeng dan lain-lain. 10 Tahun SBY berkuasa harus kita akui pertumbuhan ekonomi cukup baik, namun rusak dengan skandal Korupsinya orang-orang di lingkaran Istana.

Keenam, Era Rezim Jokowi, munculnya Jokowi maju pada pilpres 2014 merupakan sebuah harapan, bak Oase di padang pasir, karena Jokowi merupakan Antitesa SBY, Dimana ketika itu Jokowi menawarkan Kosep Trisakti dan NAWACITA yang mana rakyat sangat merindukan pemimpin yg low profil dan apa adanya. Namun berjalan waktu ketika sudah duduk di kursi kekuasaan, Harapan itu menjadi harapan kosong, dimana Trisakti Menjadi Sakit Hati, Nawacita menjadi Duka cita. Pada interval pertama Pemerintahan Jokowi kita sedikit mengapresiasi pemerataan pembanguanan Infrastruktur khususnya diwilayah indonesia bagian timur, walaupun kita tahu sumber dananya dari RRC, serta kebijkan kontroversial Tax Amnesty yang gagal total. memasuki interval kedua Rezim Jokowi yang mana pada pilpres 2019 Jokowi kembali memenangi pertarungan terhadap Prabowo Subiatnto, Janji manis jokowi tidak ditepati, selama kampanye berjanji tidak akan bagi-bagi jabatan, faktanya polarisasi politik jokowi membuat parpol diluar koalisi pengsung jokowi untuk bergabung, dengan dikasih jabatan menteri, terutama Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai PAN, yang mengakibatan porsi Oposisi di parlemen sangat kecil, hanya tersisah partai PKS dan partai Demokrat. Sikap Oposisi Demokrat juga tidak jelas, sehinga kontrol terhadap pemerintahan jokowi tidak terlaksanakan dengan baik. seperti yang sudah diterangakan diatas satu tahun menjelang berakhirnyaa rezim jokowi, negara ini banyak sekali mengalami deferisiansi, terutama pada persoalan Pengakan Hukum dan Ekonomi.

Carut marutnya persoalan Lembanga Penegakan Hukum dimulai dari, Kasus suap Jaksa Pinangki (Skandal Suap Buronan Kelas Kakap Djoko Tjandara), lalu berlanjut goncangan terjadi di Mahkamah Agung dimana Hakim Agung (Sudrajat Dimyati melakukan jual beli perkara di MA, kemudian terjadi hura hara di instasi Kepolisian kasus Pembunuhan Brigadir Josua Hutabarat yang melibatkan Kadiv Propam Polri Irjen Fredy Sambo, walaupun sudah divonis HUkuman Seumur hidup Ingkrah oleh MA, tapi sebenarnya duguan kasus Keterlibatan petinggi Polri tentang Konsursium Judi Online tidak pernah di bahas di publik lagi, begitupun kasus skandal Teddy Minahasa yang terlibat dalam pusaran pabrtik Narkoba, dan puncaknya Tsunami pemerasan Oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Buhari terhadap Syahrin Yasin Limppo Menteri pertanian ini menjadi tragedi memalukan institusi penegakan hukum di republik ini. apakah moralitas bangsa ini sudah tidak ada lagi, masih bisakah kita sebagai generasi penerus merasahkan penegakan hukum yang efektif, responsif, dan berkeadilan.

sejak awal covid 2019, sampai kuartal akhir tahun 2023, indeks pertumbuhan ekonomi kita terjadi Stagnan, persoalan mitigasi yang tidak serius dilakkukan, sehingga menyebakan banyak pengguran karena tidak adanya lapangan pekerjaan yang baru, daya beli rakyat juga sangat rendah, ada persoalan serius tentang ekonomi di bangsa ini.

Pemilu 2024 yang sudah di depan mata, Ketika Politik Pencitraan sudah tidak laku lagi, maka Jokowi menawarkan Politik Ototarianisme dan Oligarki yang kental, untuk menarik simpati rakyat, dengan klaim keberhasilan pembangunan infrastrukturnya, di tengah morat maritnya pertumbuhan Ekonomi nasional dan bertumpuknya hutang luar negeri.

Saat ini ada dua hal penting yg menjadi tantang generasi muda dalam hal memainkan peran-
peran politiknya;

Pertama, kekuatan ekonomi yang memanfaatkan transisi politik untuk mempermudah akses bisnis mereka pada proses pengambilan kebijakan. Kekuatan ekonomi dapat “melunakkan” sejumlah idealisme generasi muda, bahkan suatu keniscayaan akan terjerumus dalam pragmatisme politik, alih-alih mau membangun etika dan moral politik, justru yang terjadi sebaliknya.

Kedua, kekuatan politik global yang ikut menentukan arah demokrasi bangsa, pencampuran kekuatan reformis dan status quo menjadi kabur, bahkan partai-partai saat telah disusupi oleh politisi karbitan,
termasuk politisi muda.

Untuk mengantisipasi dua tantangan itu, generasi muda harus hadir sebagai individu yang memiliki karakter dan kepribadian yang unggul, menghindari permainan politik yang tidak bermoral, secara sungguh-sungguh dan konsisten menegakkan prinsip al-amar bilma’ruf wannahyu anil munkar.

Generasi muda perlu menunjukkan kualitas diri bahwa mereka memiliki kapasitas untuk melakukan perubahan dari dalam struktur negara dan memangkas habis sistem yang korup. Dengan cara demikian, etika dan moral politik yang unggul dalam sistem politik demokratis akan dapat diwujudkan.

Ini bukan gagasan revolusioner, tetapi gagasan rasional yang dapat dikerjakan dan dilakukan oleh generasi muda guna berperan serta dalam menata struktur politik, sistem sosial dan budaya masyarakat agar lebih egaliter dan demokratis.

Sistem patronase yang selama ini bahkan hingga saat ini masih dianut oleh sebagian masyarakat harus segera dipangkas habis.

Peran kaum muda akan lebih klop apabila mampu menjaga keseimbangan dirinya, menjaga komitmen dirinya, dan menjaga kosistensi dengan menyatunya antara perkataan dan perbuatan (tutur-kata dan perilaku), mereka menyampaikan apa yang dianggap sebagai sesuatu yang benar dan bertindak atas dasar kebenaran itu.

Pemimpin muda yang visioner adalah pemimpin yang dalam dirinya terdapat esensi kepemimpinan yang bersifat integratif, artinya pemimpin muda perlu memiliki kesatuan pandangan mengenai
agama, kehidupan sosial, kehidupan politik kenegaraan, ekonomi, hukum, dan budaya.

Pemimpin muda yang unggul dalam soal agama, unggul dalam pemikiran tentang politik, tata negara,
ekonomi, hukum, manajemen dan peradaban atau dapat kita sebut sebagai tipe pemimpin ideal dengan sendirinya akan membawa implikasi bagi rekonstruksi apa yang selama ini dinilai benar secara politik oleh sebagian orang, ternyata suatu penyimpangan dalam arti sesungguhnya menurut ukuran kebenaran.

(Penulis: Andir Firliansyah., ST.,MH)
(Ketua DPD Mahasiswa Pancasila Sumsel 2022 – 2025)