Solihin, Ada 4 (empat) Poin Penting yang Perlu Disampaikan Kepada Publik Terkait LPJ Banparpol PPP Kota Bekasi TA 2019

kiri ke kanan, H. Solihin (Ketua DPC Kota Bekasi), Ergat Bustomy (Ketua LSM KOMPI)

Sahabatrakyat, Jakarta – Ketua DPC PPP Kota Bekasi H. Solihn, tanggapi berita miring yang mendera parpol di bawah kepemimpinannya kepada sahabatrakyat.com melalui hubungan langsung selular pada, Kamis (15/4).

Seperti diketahui sebelumnya telah beredar pemberitaan mengenai LHP Audit BPKP Jawa Barat yang menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan auditor BPKP Jawa Barat, LPJ Banparpol pada DPC Partai Persatuan Pembangunan TA 2019 Kota Bekasi dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang berlaku, kecuali untuk hal berikut:

Bukti LPJ Banparpol Tidak Lengkap

DPC Partai Persatuan Pembangunan telah menyampaikan LPJ Banparpol senilai Rp.116.950.000,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa LPJ operasional sekretariat tidak lengkap karena tidak sesuai peruntukan senilai Rp.24.000.000,00. Terdapat pertanggungjawaban Honor Tenaga Administrasi Sekretariat senilai Rp.42.000.000,00, dari nilai tersebut terdapat honor yang diberikan kepada office boy/penjaga kantor senilai Rp.24.000.000,00. OB/penjaga kantor bukan merupakan tenaga administrasi sekretararis partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.

Menanggapi pernyataan resmi  Ketua Umum LSM Komite Masyarakat Peduli Indonesia (KOMPI) Ergat Bustomy di salah satu media online pada, Rabu (14/4), Soloihin selaku kertua DPC PPP Kota Bekasi menyampakan kepada sahabatrakyat.com bahwa ada 4 (empat) poin penting yang perlu disampaikan kepada publik terkait pemberitaan tersebut.

“Pertama saya menghormati hukum sebagai warga negara yang baik, kedua saya menghormati hasil auditor BPK karena BPK sebagai auditor Negara. Ketika itu BPK mengkoreksi semua banparpol yang masuk di APBD suruh melengkapi karena ada aturan berubah-berubah, ketika itu semua diperbaiki,” katanya.

Solihin melanjutkan tanggapannya, bahwa jika LPJ Banparpol PPP Kota Bekasi TA 2019 tidak benar, mustahil di TA 2020 PPP Kota Bekasi mendapatkan bantuan kembali.    

Terakhir yang keempat, Solihin meminta kepada masyarakat atau penggiat LSM yang ada di Kota Bekasi untuk klarifikasi langsung kepada BPKP Jawa Barat agar tidak tendensius.

“Sebaiknya masyarakat menanyakan langsung kepada auditor BPK perihal tersebut agar beritanya tidak tendensius,” tutupnya.

Sementara itu Ergat Bustomi saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa selaku masyarakat ketika ada temuan BPK perlu di kritisi.

“BPK itu lembaga kredibel yang bisa diparcaya dan kalaupun PPP Kota Bekasi mendapatkan kembali anggaran Banparpol di 2020 itukan kebijakan kepala Daerah suatu proses politik. Kan kita hanya mengkritisi, benar atau tidaknya ya silahkan masing-masing punya hak jawab,” tegasnya.