Ketua DPRD Kota Bekasi, H.M Saifuddaulallah

KOTA BEKASI – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi lakukan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Bekasi untuk memaksimalkan penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sektor pajak. Pasalnya hasil pajak Kota Bekasi Lost 20 persen, menurut Ketua DPRD Kota Bekasi, Saifuddaulah.

Ia menduga penyebab tidak maksimal nya penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) efek dari pandemic Covid-19 yang melanda seluruh Indonesia, khususnya Kota Bekasi. Masih menurutnya,  tempat-tempat usaha penghasil PAD di Kota Bekasi tidak beroperasi selama PPKM 2021 berlangsung.

“Saya akan meminta Komisi III DPRD Kota Bekasi melakukan evaluasi. Jadi udah tercapai berapa persen Tahun 2022, mengingat saat ini sudah mau memasuki akhir semester satu. PAD ini kan saling berhubungan, nanti kita akan lihat apa betul 2021 PPKM sebagai penyebab penghasil PAD tutup sama sekali sehingga bahasanya sekian lost,” kata Saifuddaulah pada, Kamis (23/6/2022) di gedung DPRD Kota Bekasi.

Diketahui, pajak yang sudah terealisasi pada 2021 dari pajak parkir sebesar 83,20 persen, restoran 86,5 persen, PBB 76,41 persen dan hiburan 77,1 persen. Sedangkan dari retribusi terdapat beberapa sumber pendapatan, diantaranya pelayanan kesehatan 73, 26 persen, layanan parkir tepi jalan umum 51,38 persen, layanan pasar 86 persen, terminal 70, 04 persen, IMB 43,89 persen, angkutan umum 28,9 persen, perpanjangan izin TKA 38 persen, serta yang paling rendah pada rekreasi dan olahraga 10, 52 persen.

“DPRD Kota Bekasi akan dalami permasalahan PAD dengan melihat pendapatan, dan itu menjadi bahan evaluasi untuk 2023. Begitu juga setelah itu, nanti saat masuk pembahasan belanja pembiayaan. Dari pembiayaan otomatis nanti terlihat mana yang dibiayai kemudian terlaksana berapa persen, mana yang tidak terlaksana,” ungkapnya.

Lebih lanjut Saifuddaulah menyatakan bahwa kedepan PAD akan disesuaikan dengan pembiayaan belanja Daerah.

“Nanti kita sesuaikan pembiayaan, kemudian masuklah belanja, baik belanja dalam artian kepentingan penyediaan masalah pegawai maupun non pegawai,” sambungnya.

Dirinya berharap apabila kinerja keuangannya bagus dan signifikan, maka pihaknya meminta untuk dipertahankan. Namun ketika sebaliknya, maka DPRD akan mencari titik lemahnya dan akan meminta utuk diperbaiki.

“Khususnya dengan pendapatan ya kita akan lihat mana belanja yang sesuai kebutuhan. Sehingga nanti balance kaitan dengan skala prioritas dan dapat optimalisasi dalam pembangunan. Jadi target-target pembangunan yang belum tercapai di tahun sebelumnya, maka 2023 akan dituntaskan. Namun kita disesuaikan lagi dengan kemampuan keuangan daerah,” tutupnya. (adv)