KOTA BEKASI – Anggota DPRD Kota Bekasi hadiri kegiatan Asosiasi DPRD Kota seluruh Indonesia (ADEKSI) II di Hotel Savoy Homan, Jl. Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat pada, Senin (27/6/2022) hingga Rabu (29/6/2022).
Kegiatan yang berlangsung tiga hari itu, dimanfaatkan oleh utusan anggota DPRD Kota Bekasi untuk mencari informasi sekaligus juga turut menjadi peserta dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ADEKSI II Tahun 2022 serta Seminar Nasional dengan tema “Deteksi Dini Korupsi Pembangunan di Daerah, Panduan Pengawasan Bagi DPRD”.
Ketua DPRD Kota Bekasi, Saifuddaulah mengatakan, bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda rutin lembaga legislatif di seluruh Kota dan Kabupaten se Indonesia.
“Kegiatan Asosiasi DPRD Kota seluruh Indonesia (ADEKSI) merupakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Seminar Nasional merupakan kegiatan rutin DPRD Kota Bekasi dan DPRD Kota Seluruh Indonesia, dan kegiatan ADEKSI kali ini merupakan yang kedua dalam 2022 yang di ikuti DPRD Kota Bekasi,” terangnya pada, Senin (27/6/2022) di lokasi.
Terpisah, Ketua Umum ADEKSI 2022-2025, Sigit K Yunianto menjelaskan bahwa DPRD sebagai wakil rakyat harus ikut serta dalam pengawasan terhadap tindak pidana korupsi, pasalnya saat ini Indonesia berada pada urutan 96 dunia dari total 180 negara.
“Pembahasan kita adalah mengenai dengan deteksi dini korupsi, ini merupakan tema hal yang luar biasa. Berdasarkan indeks korupsi yang ada, Indonesia berada di urutan 96 dunia dari total 180 negara dengan total poin 38. Artinya disini masih sangat dibutuhkan effort dan kerja keras untuk mengawasi korupsi,” katanya.
Adapun kegiatan Rakornas ADEKSI II dan Seminar Nasional kali ini, menghadirkan pemateri-pemateri handal diantaranya, Prof. Dr. Haryono Umar – Master Of Accounting dan Doktor Akutansi Universitas Padjadjaran Bandung, Yudhiawan – Plt Deputi dan Supervisi Kedeputian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Robert Na Endi Jaweng – Anggota Ombudsman RI, dan Edi Mulia, A.k, M.Si, CA, CGAP, CFrA, QIA, CGCAE – Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah. (adv)
